Alokasi Anggaran untuk Kinerja Legislasi di Ditjen Perundang-undangan Perlu Dimaksimalkan

07-06-2021 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021). Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta agar Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM memaksimalkan alokasi anggaran untuk legislasi. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Polri, Jaksa Agung dan Kemenkumham membahas Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA/RKP) Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2022.

 

"Tapi kami mohon sebagai catatan, bahwa alokasi anggaran, terutama yang terkait dengan legislasi, dan tentu ini di bawah Direktorat Jenderal Perundang-undangan bisa dimaksimalkan," papar Arsul di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

 

Politisi Fraksi PPP ini melihat, ada pelambatan dalam kinerja legislasi yang menjadi tanggung jawab Ditjen Peraturan Perundang-undangan dengan DPR. Ditjen ini bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

 

"Kami melihat ada pelambatan kerja legislasi yang diembah oleh Kemenkumham, banyak hal yang sudah kita sepakati, detailnya akan kami sampaikan di rapat kerja pengawasan," ungkap Arsul.

 

Ditjen Peraturan Perundang-undangan mempunyai tanggung jawab melaksanakan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan.

 

"Bisa dilihat di sini, misalnya yang terkait dengan legislasi yang sudah kita sepakati itu baru RKUHP/KUHP, tapi RUU Pemasyarakatan itu tidak tersebut, dan lain sebagainya. Padahal ini menjadi prioritas kita yang perlu didukung anggaranya," jelas Arsul. (eko/es)

BERITA TERKAIT
Habiburokhman Yakin Calon Hakim MK Perkuat Peran Mahkamah Konstitusi
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai terpilihnya Inosensius Samsul sebagai Hakim Konstitusi merupakan langkah yang tepat....
DPR Tegaskan Guru Bukan Beban Negara, Usia Pensiun Tetap Ideal
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang harus terus didorong...
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...